REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Pendukung PSSI dari beberapa elemen masyarakan pencinta sepak bola menolak intervensi yang dilakukan pemerintah melalui Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng.
Massa yang mengatasnamakan diri Masyarakat Pencinta Bola Jawa Tengah dan Jawa Timur serta Gerakan Muda Indonesia itu menyampaikan aspirasinya dengan unjuk rasa di depan Kantor PSSI di areal Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, Jumat (25/2).

"PSSI itu mempunyai aturan tersendiri. Jadi, pemerintah jangan ikut campur karena akan memecah belah persepakbolaan Indonesia," kata Koordinator Aksi, Ujang Ridwansyah.

Meski mengatasnamakan Masyarakat Pencinta Bola dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, ternyata massa yang turun dalam aksi yang berjumlah kurang lebih 500 orang itu berasal dari wilayah DKI Jakarta. "Massa kami dari Grogol, Jembatan Dua dan Senen. Yang jelas kami akan terus melakukan aksi ini. Yang jelas kami menginginkan PSSI lebih baik," katanya dengan lantang.

Dalam aksi ini, massa juga membawa beberapa tulisan di antaranya berbunyi: "PSSI punya aturan tersendiri, menteri dan suporter jangan intervensi", "Tidak ada kata revolusi dalam PSSI, yang ada taat konstitusi/statuta PSSI" dan "Kami tidak rela PSSI diintervensi menpora".

Ujang menilai intervensi yang dilakukan Menpora Andi Mallarangeng lebih condong ke arah politik. Kondisi itu jelas disayangkan karena PSSI memiliki aturan/statuta tersendiri.

Ditanya soal kandidat calon Ketua Umum PSSI yang akan maju pada Kongres PSSI di Bali pada 26 Maret nanti, Ujang menilai ada calon yang tidak bersih. Calon yang akan maju pada kongres adalah Nurdin Halid dan Nirwan D Bakrie. Sedangkan, dua bakal calon lainnya yaitu George Toisutta dan Arifin Panigoro saat ini dalam proses banding ke Komite Banding PSSI.

Massa yang terus bergerombol di depan Kantor PSSI ini selain terus mendengar orasi juga mendesak melakukan pembukaan segel pintu Kantor PSSI yang dilakukan oleh massa kontra pada aksi sebelumnya.
Guna menghalau desakan dari peserta aksi, puluhan aparat disiagakan di depan pintu masuk Kantor PSSI itu.

Sebelum melakukan aksi di depan Kantor PSSI tersebut, massa pendukung asosiasi sepak bola Indonesia itu melakukan aksi di depan Kantor Kemenpora. Mereka juga melakukan penyegelan kantor tersebut seperti yang dilakukan massa kontra yang menyegel kantor PSSI.

REPUBLIKA.CO.ID,SEMARANG - Perserikatan Sepak Bola Kabupaten Blora (Persikaba) siap membongkar aib Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) jika Nurdin Halid tetap saja ngotot untuk kembali memimpin PSSI. Manajer Persikaba, Amin Farid, mengatakan pihaknya siap mengumbar praktik mafia yang terjadi di tubuh PSSI dan melaporkan aib ini kepada Indonesian Corruption Watch (ICW) jika Nurdin tidak mau legowo.

Amin mengaku praktik mafia kompetisi di tubuh PSSI sangat subur. Sebagai salah satu kontestan yang berlaga dalam kompetisi Divisi I PSSI, Persikaba pernah 'ditawari' lolos berlaga di Divisi Utama dengan tarif Rp 250 juta. Namun karena tidak mampu memenuhi tarif yang ditawarkan PSSI tersebut, klub kebanggan warga Blora ini tidak dapat berlaga pada kasta kompetisi yang lebih baik.

"Ada oknum pengurus PSSI yang jelas- jelas menawarkan dan kami siap buka-bukaan dengan ICW soal aib ini," papar Amin Farid kepada wartawan, Jumat (25/2).

Praktik- praktik seperti ini, lanjutnya, merupakan bentuk kecurangan yang dilakukan oleh PSSI di bawah kepemimpinan Nurdin Halid. Menurutnya, praktek mafia seperti ini dilakukan kepada tim yang akan ikut dalam kompetisi.

Kepada klub, PSSI memasang tarif Rp 100 juta untuk bisa berlaga di Divisi I dan Rp 250 juta untuk berlaga di Divisi Utama PSSI. Tarif 'pungli' yang dilakukan PSSI ini sendiri seakan terlihat rapi tanpa bukti. Pasalnya, PSSI menempatkan klub sebagai pihak yang merasa butuh dalam setiap kompetisi. Selain mafia ini, praktek suap wasit oleh tuan rumah pun sudah bukan rahasia lagi.

"Persikaba siap membongkar permasalahan dan kebobrokan di tubuh PSSI yang menghambat kemajuan dan prestasi sepakbola di tanah air ini," tegasnya.