JAKARTA, KOMPAS.com - Save Our Soccer (SOS) dalam pernyataan persnya meminta kelompok 78 pemilik suara PSSI untuk membubarkan diri karena jika diteruskan memperjuangkan kelompok tertentu akan mengancam demokratisasi di sepakbola dan akan memperburuk keadaan. Dalam rilis yang dikirimkan oleh salah satu anggota SOS, Apung Widiadi, kepada Kompas.com, Senin (25/4/2011), SOS menilai hadirnya Komite Normalisasi (KN) tidak dengan serta merta menyelesaikan masalah PSSI.

"Masalah demi masalah muncul, intrik demi intrik, cara-cara kotor tetap dimainkan untuk memperebutkan posisi PSSI-1. Perebutan kursi kekuasaan PSSI semakin ramai dengan aroma sangat politis namun disisi lain mejadi tidak menarik karena hadirnya muka-muka lama," tulis pernyataan tersebut.

Atas hal tersebut, SOS bersama dengan Jak Mania (Pendukung Persija Jakarta) mengaku khawatir akan masa depan sepakbola Indonesia yang tak kunjung membaik. "Sebaliknya justru semakin memburuk dan PSSI bisa habis dibagi-bagi oleh kepentingan kelompok. Melalui Kongres yang demokratis KN harus mengembalikan bahwa PSSI milik rakyat bukan milik kelompok tertentu," tegas SOS.

Berikut enam pernyataan sikap SOS:

1. Menpora harus meminta maaf kepada insan sepakbola Indonesia atas penyataan yang mendukung beberapa calon yang ditolak oleh FIFA. Menpora sudah tidak netral, dan ini akan memperburuk perbaikan karena dikhawatirkan jatuh ke tangan kelompok tertentu. Sebelumnya Menpora menyayangkan keputusan FIFA yang tetap menolak ketiga calon (Nirwan Bakrie, Arifin Panigoro, dan George Toisutta)

2. Komite Normalisasi (KN) harus tegas dan tidak kompromi terhadap kelompok tertentu yang mengincar kursi kekuasaan PSSI. Seperti kita ketahui beberapa keputusan KN sebelumnya merupakan hasil kompromis antara dua kubu pro dan kontra Nurdin Halid.

3. Komite Penyelamatan Persepakbolaan Nasional, Kelompok 78 atau kelompok-kelompok tertentu yang menyatakan memiliki sejumlah suara harus membubarkan diri. Karena jika diteruskan memperjuangkan kelompok tertentu akan mengancam demokratisasi di Sepakbola dan akan memperburuk keadaan.

4. Kongres PSSI harus berlangsung sesuai dengan keputusan FIFA. Harus demokratis dan transparan. Oleh karena itu perlu dibentuk tim independen pengawas Kongres PSSI. Yang beranggotakan wartawan, supporter, dan pengamat sepakbola. Hal ini untuk menghindari kecurangan ataupun politik uang saat kongres.

5. Menolak calon ketua umum PSSI yang mempunyai latarbelakang politik, mantan pengurus PSSI rezim NH (muka lama), koruptor dan orang-orang yang tidak berkompeten tapi memiliki banyak uang (borjuis). Tetapi kami mengapresiasi calon ketua umum PSSI yang diusung melaui jalur Independen.

6. Walaupun kongres hanya dihadiri oleh para Pengurus Provinsi PSSI, masyarakat Indonesia harus mengetahui visi-misi dan program calon ketua umum PSSI. Caranya adalah calon-calon yang lolos harus diuji visi-misinya dulu di Komisi X DPR. Seperti halnya pemilihan ketua KPK. Baru setelah itu calon-calon tersebut diadu di Kongres. Hal ini untuk mengembalikan bahwa kongres PSSI adalah milik masyarakat Indonesia bukan milik pemegang suara saja.  

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komite Normalisasi Agum Gumelar menegaskan, pihaknya akan bekerja sesuai amanat FIFA pada 1 April lalu yang menyebutkan bahwa Komite Normalisasi sebagai Komite Pemilihan. Bahkan, menurut Agum, Komite Pemilihan yang telah terbentuk tidak perlu dibubarkan lewat kongres.

Dalam pertemuan Agum dengan Presiden FIFA Sepp Blatter di Zurich, Swiss, pada 19 April lalu, FIFA menolak hasil keputusan kongres yang digelar 14 April lalu yakni pembentukan Komite Pemilihan. FIFA hanya merestui pembentukan Komite Banding. FIFA menggarisbawahi sekali lagi bahwa Komite Normalisasi sebagai Komite Pemilihan sehingga tidak ada Komite Pemilihan lain yang diusulkan.

"FIFA tidak menerima 14 April sebagai kongres. Komite Normalisasi kembali menjalankan tugas Komite Pemilihan. Komite Pemilihan tidak perlu lewat kongres. Hanya keputusan Komite Banding yang diakui," ungkap Agum kepada wartawan di kantor PSSI, Senin (25/4/2011). Meski begitu, Komite Pemilihan bentukan kongres 14 April lalu tetap ngotot menjalankan tugasnya. Bahkan, Wakil Ketua Komite Pemilihan Wisnu Wardhana berpendapat, sikap Agum tidak mengakui Komite Pemilihan sebagai sikap yang otoriter.

Mengenai hal itu, Agum berjanji akan terus menjalin komunikasi dengan Komite Pemilihan yang sudah terbentuk. "Saya berusaha komunikasi dengan mereka," kata Agum. Komite Normalisasi tengah memverifikasi bakal calon anggota Komite Eksekutif PSSI yang meliputi ketua umum, wakil ketua umum, dan anggota Komite Eksekutif hingga 29 April mendatang. Setelah itu, Komite Normalisasi menyediakan waktu banding hingga 5 Mei. Kemudian nama-nama yang lolos akan diumumkan pada 13 Mei.