REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Ketua Pengprov PBSI NTB, Junaedin Yaman menyatakan pihaknya mendukung rencana Icuk melaporkan dugaan pelanggaran Munas PBSI di Yogyakarta kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Selain itu, Junaedin juga meminta kepada Gita Wirjawan untuk tidak menerima keputusan Munas PBSI ke-21 yang berlangsung pada 20-22 September 2012.

"Saya mengimbau kepada Gita Wirjawan sebagai negarawan agar tidak menerima keputusan Munas dan mempertanyakan apakah prosesnya sudah benar," tutur Junaedin, Jumat.

PBSI NTB adalah satu dari dua pihak yang menolak dilakukannya aklamasi dalam Munas tersebut.

Kepala Bidang Hukum PB PBSI, Umbu Samapaty mempersilahkan pihak Icuk melapor kepada KONI atau BAORI, karena proses pemilihan Gita memenuhi lebih dari quorum musyawarah mufakat.

"Kita siap menghadapi gugatan keputusan Munas," tegas Umbu.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Icuk Sugiarto akan melaporkan dugaan pelanggaran dalam Munas yang memenangkan Gita Wirjawan sebagai Ketua Umum (Ketum) PBSI periode 2012-2016 ke Badan Arbitrase Olahraga Republik Indonesia (BAORI).

"Saya akan mengambil langkah hukum, karena pimpinan sidang dan pengurus memaksakan Munas tetap dilanjutkan, meski cacat hukum," kata Icuk Yogyakarta, Jumat.

Icuk gagal menjadi Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) periode 2012-2016 karena kalah bersaing dengan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan pada Munas ke-21 yang berlangsung pada 20-22 September 2012.

Icuk menyebutkan, seharusnya pimpinan sidang maupun panitia pengurus tidak melanjutkan pelaksanaan Munas karena tidak menjalankan tata tertib yang sudah disepakati peserta Munas pada rapat pleno pertama.

Selain itu, Steering Commitee memaksakan pelaksanaan Munas pada September, padahal masa akhir bakti jabatan Djoko Santoso sebagai Ketum PBSI hingga November 2012. "Pengurus tahu tata tertib sidang Munas, tapi dilanggar," ujar Icuk.

Sementara itu, pimpinan sidang pleno Munas PBSI, Koesdarto Pramono bersikukuh proses pemilihan Gita sebagai Ketum PBSI periode 2012-2016 sesuai aturan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

"Kita sudah menjalani tahapan pemilihan yang disepakati seluruh peserta sidang yang memiliki hak suara pada Munas PBSI," ungkap Koesdarto.