REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA  -  Desakan adanya transparansi di tubuh PSSI kian kencang. Terakhir, Save Our Soccer mendatangi kantor PSSI untuk meminta informasi mengenai pengelolaan tiket Piala AFF dan perincian laporan keuangan dan hasil audit keuangan PSSI periode 2005-2010. "Sejauh ini Save Our Soccer telah menerima lebih dari 300 surat permintaan dari masyarakat yang intinya meminta PSSI memberikan informasi tentang kedua hal tersebut. Itulah yang melatarbelakangi kami ke sini," ujar koordinator Save Our Soccer, Bejo Untung, di kantor PSSI Kamis (20/1).

Sekitar 300 surat permintaan informasi tersebut berasal dari masyarakat dari berbagai latar belakang seperti karyawan swasta, PNS, pensiunan/purnawirawan, wartawan, pelajar, mahasiswa, dan ibu rumah tangga. Selain dari berbagai daerah di Indonesia, surat tersebut juga berasal dari perkumpulan pelajar dan mahasiswa diluar negeri seperti Amerika Serikat, Swiss, dan Jepang.

Surat permintaan informasi tersebut telah diserahkan ke PSSI. Save Our Soccer adalah koalisi yang terdiri dari berbagai elemen di antaranya adalah Indonesia Parliament Center, Indonesia Corruption Watch (ICW), dan kelompok suporter The Jakmania. "Selama ini publik belum pernah melihat PSSI memberikan pertanggungjawaban mengenai laporan keuangan baik di surat kabar-surat kabar maupun di laman resminya. Kini kami mendesak PSSI mengeluarkannya. Desakan ini membuktikan bahwa masyarakat punya peran serta untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas di tubuh PSSI," ujar peneliti ICW, Tama S Langkun.

Sesuai dengan Undang-Undang (UU) nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), setiap lembaga yang meggalang dana dari publik seperti PSSI maka wajib membuka informasi kepada masyarakat. Berdasarkan UU itu pula, PSSI berstatus sebagai badan publik yang wajib transparan dalam pengelolaannya.

Tama mengatakan, PSSI memiliki waktu 10 hari untuk menjawab permintaan tersebut. Jika dalam waktu 10 hari PSSI tidak menjawabnya, maka Save Our Soccer berhak mengajukan keberatan yang batas waktunya sampai 30 hari. "Jika sampai 30 hari juga belum ada respons, maka kami berhak menyengketakan masalah tersebut ke Komisi Informasi. Namun sejauh ini kami belum berpikir sampai sejauh itu," kata Tama.

Sebelumnya, KPK juga telah mengirim surat kepada PSSI terkait dugaan gratifikasi terhadap sejumlah pejabat yang menonton putaran final Piala AFF di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Sekjen PSSI, Nugraha Besoes, menyatakan telah menjawab dan membantah terkait dugaan tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, BERLIN - Rencana FIFA dan UEFA untuk mengubah jadwal laga internasional mulai tahun 2015 memicu reaksi dari sejumlah pihak. Presiden Liga Sepakbola Jerman, Reinhardt Rauball, misal, menyatakan kedua organisasi harus siap berdebat dengan penyelenggara liga di seluruh negara jika ingin menerapkan pengubahan tersebut.

Wacana perubahan jadwal itu muncul dan berkembang seiring adanya rencana menggelar Piala Dunia 2022 di musim dingin. FIFA dan UEFA memang tidak secara resmi mengungkapkan perubahan jadwal kalender internasional, namun spekulasi ini, tak terelakkan bakal menjadi topik khusus dalam waktu dekat.

Raubal menilai keputusan penting seperti ini harus dibahas oleh semua pihak yang terkait, termasuk lima penyelenggara kompetisi terbaik di Eropa. Ia menekankan pembahasan tidak boleh hanya terjadi internal FIFA atau UEFA.

"Saya tak bisa membayangkan keputusan sudah diambil tanpa berkonsultasi dengan liga-liga besar," tegas Rauball. "Terlepas dari hal itu, kami bertahan dalam posisi kami, tidak ada larangan dalam berpikir, tapi juga jangan ada keputusan yang dibuat terburu-buru."

"Hal ini menjadi masalah kompleks. Kami mempertaruhkan banyak masalah untuk mereka bisa mendengarkan suara kami, lima kompetisi terbaik di Eropa," tambahnya.