REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Humas KONI Pusat Firmansyah Gindo di Jakarta, Jumat (21/10), mengatakan bahwa hingga kini belum ada seorang pun yang secara resmi mencalonkan diri sebagai Ketua Umum KONI Pusat period 2011-2015. "Meskipun pemilihan akan dilakukan awal Desember 2011," kata Firmansyah Gindo.

KONI Pusat telah membentuk panitia penjaring calon ketua umum. Panitia itu terdiri atas unsur pengurus KONI Pusat, yakni Prof Andullah (Ketua Bidang Hukum) sebagai ketua, Arsyad Ahmadin (Ketua Bidang Organisasi) sebagai anggota, dan Atal Depari (Ketua Biro Humas) sebagai anggota.

Panitia penjaring akan membuka secara resmi pendaftaran calon ketua umum tanggal 27 Oktober mendatang. Semua calon harus memenuhi sejumlah persyaratan di antaranya harus didukung setidaknya sepuluh pemilik suara, yaitu KONI daerah atau induk-induk organisasi olahraga anggota KONI.

"Calon ketua umum KONI pusat juga tidak boleh memegang jabatan publik, misalnya gubernur atau menteri. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional pejabat ketua umum KONI Pusat tidak diperbolehkan merangkap sebagai pejabat publik,"tutur Firmasyah Gindo.

Tantangan Berat

Ia menjelaskan pula bahwa ketua umum mendatang dihadapkan pada tantangan lumayan berat, di antaranya soal pendanaan. Pasalnya, KONI pusat tidak lagi mendapat anggaran rutin dari bantuan Pemerintah.
"Dulu KONI Pusat mendapat bantuan dana Pemerintah untuk anggaran rutin guna menggaji pegawai, bayar listrik, telefon, sewa gedung, dan sebagainya," katanya. Untuk gaji pegawai saja jumlahnya mencapai total sekitar Rp 300 juta. Jumlah bantuan dari Pemerintah mencapai Rp5 miliar setahun.

"Sekarang KONI Pusat tidak boleh lagi menggunakan uang bantuan pemerintah untuk anggaran rutin dan ini benar-benar menyulitkan KONI Pusat dalam menggerakkan roda organisasi," kata Firman memaparkan.

Pemilihan ketua umum KONI pusat akan dilaksanakan di Lombok, Mataram, awal Desember mendatang. Pemilihan dilakukan dalam forum Musyawarah Nasional KONI. Meskipun belum ada calon resmi, namun sejumlah nama sudah santer disebut-sebut bakal mencalonkan diri. Satu di antaranya Hendardji Soepandji yang sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum KONI Pusat dan Ketua Pengurus Pusat Federasi Olahraga Karatedo Indonesia (FORKI).

Hendardji yang juga mantan Komandan Pusat Polisi Militer ini sekarang menjadi Direktur otorita kawasan bekas Bandar Udara Kemayoran. Adik mantan Jaksa Agung Hendarman Soepandji ini sekarang juga maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Barat terus menggalang dukungan dari atlet, pelatih, maupun masyarakat olahraga terkait rencana aksi unjuk rasa ke Istana Negara Jakarta. Aksi tersebut sebagai bentuk protes terhadap KONI Pusat  yang tidak mengindahkan hasil rapat anggota KONI untuk mempertandingkan ampat cabang olahraga di PON 2012 di Riau.

''Siap berangkat akhir bulan ini,'' kata Dadan Hendaya, Media Promisi KONI Jawa Barat, Kamis (20/10). Menurut Dadan, langkah tersebut sebagai jawaban atas sikap KONI Pusat yang dinilai telah menzalimi dunia olahraga di Jawa Barat. Ia mengatakan, KONI Jawa Barat menggugat KONI Pusat ke PTUN karena tak mengindahkan hasil Rapat Anggota KONI. Buntut gugatan tersebut, KONI Pusat menjatuhkan sanksi kepada KONI Jawa Barat  dengan tak mengikutsertakan dalam setiap kegiatan KONI.

Bahkan, lanjut Dadan, beberapa pengurus KONI Pusat mengancam Jawa Barat  tak akan diikutsertakan dalam PON 2012. Sikap KONI Pusat tersebut kemudian direspon oleh sejumlah KONI kabupaten/kotadi Jawa Barat.

Dalam rapat antara Ketua Umum KONI Jawa Barat, H Azis Syarif, dan pimpinan KONI kabupaten/kota Senin (17/10) lalu, mengemuka dukungan untuk melakukan aksi ke Istana Negara. Pengurus KONI kabupaten/kota yang menyatakan dukungan antara lain KONI Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Purwakarta.

Ketua Umum KONI Kota Bekasi, H Eddie Prihadie, mengatakan sikap KONI Pusat bertentangan dengan sportivitas yang selalu didengungkan dalam dunia olahraga. Tuntutan hukum yang diajukan KONI Jawa Barat harusnya disikapi dengan prosedur hukum. ''Ini penzaliman. Saya mengajak kawan-kawan di daerah untuk ikut serta dalam gerakan untuk menuntut hak kita."